Pajak Hiburan Mematikan Industri dengan Beban Berat 40-75%

Diposting pada

Jakarta – Sebuah kebijakan pajak hiburan yang ditetapkan sebagai objek Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menuai protes dari pelaku industri hingga influencer di media sosial.

Asosiasi SPA Indonesia (ASPI) yang kini dikenal sebagai Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia dan Perkumpulan Asosiasi Terapis SPA Indonesia yang sebelumnya bernama Asosiasi SPA Terapis Indonesia (ASTI) telah mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU HKPD sejak 5 Januari 2024.

Sementara itu, kritikan di media sosial juga disuarakan oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea melalui akun instagramnya, serta pedangdut kenamaan Inul Daratista yang juga pemilik tempat karaoke Inul Vizta. Mereka menyatakan bahwa tarif pajak hiburan yang ditetapkan sebesar 40% hingga 75% dapat menghambat pertumbuhan industri hiburan.

Para pakar perpajakan dan ekonom di Indonesia juga sependapat dengan para pemrotes tersebut. Mereka berpendapat bahwa tarif minimum PBJT khusus untuk sektor tertentu di industri hiburan terlalu tinggi dan dapat menurunkan minat konsumen.

Sebelumnya, dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) tarif pajak hiburan hanya ditetapkan paling tinggi sebesar 75%, tanpa menyebutkan batas minimum 40% seperti di UU HKPD.

Pakar Pajak, Prianto Budi Saptono, menyatakan bahwa besaran tarif pajak hiburan yang ditetapkan merupakan keputusan politis antara DPR dan Pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa UU HKPD merupakan hasil kompromi politik antara eksekutif dan legislatif.

Ketika pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tarif pajak hiburan di bawah 40%, maka opsi lain yang dapat dilakukan adalah menetapkan tarif yang lebih rendah atau bahkan tidak ada pungutan sama sekali, sambil mencari alternatif penerimaan asli daerah lain.

Fajry Akbar, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis, juga menyatakan hal yang sama. Tarif pajak dalam UU HKPD terlalu tinggi dibandingkan dengan negara lain, seperti Thailand yang hanya 5%. Hal ini juga berbeda dengan tarif pajak hiburan sebelumnya yang berlaku di daerah besar seperti Jakarta dan Bali yang masih tergolong tinggi.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menambahkan bahwa penetapan batas minimum tarif 40% merupakan masalah yang serius. Menurutnya, tidak semua daerah, golongan pengusaha, dan kemampuan konsumsi masyarakat setara untuk membayar pajak sebesar itu hanya untuk menikmati hiburan.

Ekonom yang juga merupakan Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, juga menekankan bahwa kenaikan tarif pajak hiburan yang drastis akan berdampak pada kenaikan harga jual jasa hiburan yang terkena pajak tinggi tersebut.

Oleh karena itu, Ronny mengingatkan bahwa perlu untuk mempertimbangkan kembali besaran tarif pajak hiburan yang ditetapkan dalam UU HKPD, terutama dengan memperhatikan ambisi pariwisata nasional yang ingin mendatangkan banyak turis asing dan domestik.

Artikel Selanjutnya Pajak Jasa Hiburan 75% Dilaporkan ke MK, Bakal Diuji Materi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *