Jakarta – Presiden Joko Widodo masih jauh dari mencapai ambisinya untuk menghentikan impor garam. Bahkan hingga tahun 2023, impor garam Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Hal ini terungkap dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat impor garam Indonesia pada tahun 2023 mencapai US$ 135,3 juta atau setara dengan 2,8 juta ton garam. Impor garam terbesar dilakukan dari Australia dengan nilai US$ 106 juta, diikuti oleh India dengan nilai US$ 25 juta, dan Selandia Baru dengan nilai US$ 2,3 juta.
Data ini menunjukkan bahwa impor garam Indonesia telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, impor garam mencapai 2,5 juta ton dengan nilai US$ 83 juta, yang berasal dari Australia, India, Selandia Baru, dan Thailand. Pada tahun 2018, angka ini meningkat menjadi 2,8 juta ton dengan nilai US$ 90,5 juta, namun turun pada tahun 2019 menjadi 2,5 juta ton dengan nilai US$ 95,5 juta. Pada tahun 2020 dan 2021, impor garam kembali meningkat menjadi 2,6 juta ton dan 2,8 juta ton dengan nilai masing-masing US$ 94,5 juta dan US$ 107,5 juta. Sedangkan pada tahun 2022, impor garam Indonesia mencapai US$ 124 juta.
Hal ini berbanding terbalik dengan ambisi Presiden Joko Widodo untuk menghentikan impor garam pada tahun 2024. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 126 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang ditetapkan pada 27 Oktober 2022, Jokowi berharap semua kebutuhan garam, baik untuk konsumsi maupun industri, dapat dipenuhi dari dalam negeri.
Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merespons keinginan Presiden Jokowi tersebut. Direktur Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP, Miftahul Huda, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan produksi garam dalam negeri. Saat ini, produksi garam lokal rata-rata mencapai 1,5 – 2 juta ton per tahun, namun akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.
Meskipun demikian, Presiden Jokowi tetap mengingatkan bahwa malapetaka sudah di depan mata jika impor garam tidak segera dihentikan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk berhati-hati dalam mengelola produksi garam dan memenuhi kebutuhan garam dari dalam negeri.