Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil Presiden nomor urut 2, memperkenalkan konsep greenflation dalam debat Pilpres 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1). Dalam kesempatan tersebut, ia juga sempat menyebutkan gerakan Rompi Kuning di Prancis sebagai contoh yang sederhana. Menurutnya, gerakan ini sangat berbahaya dan sudah menelan banyak korban. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar Indonesia belajar dari negara maju untuk mencegah hal serupa terjadi di tanah air.
Namun, apakah gerakan Rompi Kuning di Prancis memang disebabkan oleh greenflation? Hal ini masih menjadi perdebatan. Sejumlah berita lainnya juga turut mengulas tentang gerakan ini, seperti “Tak Hanya Jago Ngomong dan Main Game, Ternyata Alam Ganjar Bisa Breakdance”, “Viral Emak-emak Susuri Jalan Pedesaan Pasang Spanduk AMIN Secara Swadaya”, dan “Terkuak! Bawaslu Kota Bekasi Ungkap Pihak yang Turunkan Videotron Anies Baswedan”.
Gerakan Rompi Kuning atau yang dikenal dengan nama Mouvement des Gilets jaunes ini dimulai sejak 17 November 2018 dan masih berlangsung hingga saat ini di Prancis. Gerakan ini kemudian menyebar ke negara-negara lain di Eropa, seperti Belgia dan Belanda. Menurut laporan dari Le Monde, ada beberapa faktor yang memicu gerakan ini.
Gerakan ini awalnya digagas oleh kelas pekerja di Prancis yang merasa keberatan dengan kebijakan kenaikan harga bahan bakar yang tidak sejalan dengan beban hidup yang semakin berat. Mereka menuntut Presiden Prancis, Emmanuel Macron untuk turun dari jabatannya. Dalam aksinya, para pekerja menggunakan rompi kuning sebagai simbol perlawanan. Hal ini dikarenakan sejak 2008, di Prancis ada kebijakan yang mewajibkan sopir untuk menggunakan rompi kuning, jika tidak akan dikenakan sanksi.
Tak hanya itu, gerakan ini juga dipicu oleh penerapan pajak karbon yang ditetapkan pada tahun 2009. Hal ini menuai protes dari para pekerja yang merasa bahwa kebijakan ini akan berdampak buruk bagi lingkungan dan juga menimbulkan risiko bagi rumah tangga mereka yang rentan. Pada Februari 2009, demo yang dilakukan oleh para pekerja bahkan membuat jalan nasional 164 Rennes dan Carhaix tidak bisa dilalui.
Komisi Nasional Debat Publik (CNDP) pada Agustus 2018 juga menyarankan agar penerapan pajak karbon dihentikan karena dianggap berdampak negatif bagi lingkungan dan juga masyarakat rentan. Selain itu, gerakan ini juga dipicu oleh beberapa masalah lainnya, seperti pengetatan anggaran, digitalisasi administrasi, dan penekanan pajak solidaritas atas kekayaan pada tahun 2017.
Dengan tujuan untuk menurunkan pajak bahan bakar dan motor, meningkatkan standar kehidupan, menuntut turunnya Macron, dan menghentikan langkah-langkah pengetatan anggaran yang tidak populer, gerakan Rompi Kuning di Prancis terus berjuang untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah terhadap kelas pekerja dan menengah.
