“Para calon wakil presiden (cawapres) belum mengupas secara mendalam tentang peran penting perempuan dalam pembangunan berkelanjutan pada debat cawapres kedua. Hal ini disampaikan oleh Maila Dinia Husni Rahiem, Ketua Pusat Studi Agama, Lingkungan, dan Perubahan Iklim di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurutnya, pada debat tersebut, para cawapres tidak secara tegas membahas partisipasi perempuan dalam melestarikan lingkungan dan pembuatan kebijakan terkait lingkungan. Bahkan, ketika moderator membacakan pertanyaan dari panelis mengenai peran perempuan dalam masyarakat adat, tanggapan dari para cawapres bervariasi. Mahfud MD menyarankan penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum, Muhaimin berpegang pada prinsip bahwa tidak ada masyarakat yang boleh ditinggalkan, dan Gibran menyoroti perlunya keterlibatan pengusaha dan UMKM lokal. Namun, Maila menilai bahwa ketiga pasangan calon tidak secara eksplisit menjelaskan mengapa partisipasi perempuan sangat penting dalam kebijakan pemerintah dan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, para cawapres seharusnya lebih merinci dan menjelaskan pentingnya perempuan dalam aspek-aspek tersebut agar program-program mereka menjadi lebih inklusif dan dapat mengakomodasi kontribusi perempuan dan kebutuhan mereka secara lebih efektif. Maila juga menekankan bahwa perempuan dan anak-anak cenderung lebih rentan terhadap risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan dari perubahan iklim. Oleh karena itu, ia menilai bahwa pengembangan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan perempuan dan anak-anak tidak hanya penting untuk mengurangi ketidaksetaraan, tetapi juga krusial dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, Maila menyayangkan bahwa seringkali perempuan masih kurang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, yang dapat menimbulkan kekhawatiran mengingat tantangan dan kebutuhan yang berbeda yang dihadapi oleh perempuan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya melibatkan perempuan secara substansial dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa isu-isu penting yang dihadapi oleh perempuan dapat terwakili dan diatasi dengan tepat.”
