Jakarta – Pemilihan Presiden 2024 memunculkan rivalitas antara Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, keduanya memiliki kesamaan pandangan mengenai pajak karbon yang diungkapkan dalam debat Pilpres ke-4 pada Minggu (21/1/2024).
Dalam debat tersebut, Gibran ditanya mengenai kebijakan untuk mendorong ekonomi yang rendah karbon dan berkeadilan. Ia menyatakan bahwa pajak karbon, carbon storage, dan carbon capture tidak dapat dihindari dalam mencapai ekonomi hijau.
“Ketika membahas karbon, kita juga harus membahas pajak karbon, carbon storage, dan carbon capture,” ujar Gibran pada Rabu (24/1/2024).
Selanjutnya, pasangan calon wakil presiden Prabowo Subianto ini menyatakan bahwa Indonesia harus terus mendorong transisi menuju energi hijau dan tidak bergantung pada energi fosil. Ia juga berencana untuk mendorong produksi bahan bakar nabati untuk mengurangi impor minyak.
Sementara itu, Muhaimin juga menyatakan pendapatnya mengenai pajak karbon. Ia menyebut bahwa pajak ini harus disiapkan dalam transisi ke energi baru terbarukan. Namun, ia menilai bahwa komitmen pemerintah untuk menerapkan pajak ini masih rendah.
Muhaimin juga menegaskan bahwa pajak karbon harus diterapkan pada 2022, namun pemerintah memutarnya menjadi 2025. Ia menekankan bahwa implementasi pajak karbon harus dilakukan secara tegas dan selanjutnya fokus pada transisi ke energi baru terbarukan.
Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan pada penggunaan energi fosil. Awalnya, pemerintah menargetkan penerapan pajak ini pada 2025, namun kemungkinan baru akan diluncurkan pada 2026.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa masih ada regulasi yang harus disiapkan oleh pemerintah, termasuk skema penghitungannya. Ia berharap bahwa kebijakan ini akan mempersiapkan masyarakat untuk melakukan transisi ke energi hijau.
Artikel Selanjutnya Ganjar Klaim Transisi Energi Butuh Dana Rp 1.300 Triliun
