Jakarta – Presiden Joko Widodo telah membagikan bantuan sosial (bansos) yang semakin sering diberikan belakangan ini. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara terkait hal ini dan menjelaskan bahwa pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah disetujui oleh semua partai politik di DPR.
Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN telah dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan dan merupakan Undang-Undang yang harus diikuti. Dia mencontohkan bahwa pada APBN 2023, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 476 triliun untuk bantuan sosial yang terdiri dari beberapa jenis, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako.
Dia juga menjelaskan bahwa pada 2023, pemerintah juga akan memberikan bansos baru yaitu bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk menanggulangi dampak musim kering berkepanjangan. Bansos ini juga telah dianggarkan dalam APBN 2024 sebesar Rp 496 triliun yang telah disetujui oleh DPR.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan program bansos baru berupa BLT Mitigasi Risiko Pangan menjelang masa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Bansos ini akan diberikan kepada 18,8 juta orang dengan total anggaran sebesar Rp 11,2 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa realisasi bansos dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan dapat diubah jika terjadi modifikasi dari program-program tersebut. Dia juga menambahkan bahwa bansos ini akan diberikan pada bulan Februari, bulan yang sama dengan pencoblosan Pemilu.
