Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara mengenai bantuan sosial yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini menimbulkan perdebatan karena beberapa pihak menyebut bantuan tersebut terkait dengan Pilpres 2024.
Dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemberian bantuan sosial merupakan instrumen yang telah diatur dalam APBN. Seluruh partai politik yang ada di DPR juga telah menyetujui hal tersebut.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa dalam APBN 2023, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 476 triliun untuk bantuan sosial. Bantuan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako yang akan diberikan kepada 9,9 juta dan 18,7 juta penerima, secara berturut-turut.
Tidak hanya itu, pada tahun 2023 juga akan diberlakukan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino yang bertujuan untuk mengatasi dampak musim kering yang berkepanjangan. Sri Mulyani menambahkan bahwa bantuan ini juga telah dianggarkan dalam APBN.
Untuk tahun 2024, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 496 triliun untuk bantuan sosial, yang telah disetujui oleh DPR. Sri Mulyani menegaskan bahwa bantuan tersebut telah dibagi ke berbagai pos dan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan program bantuan sosial baru bernama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Namun, hal ini menimbulkan pro dan kontra karena dianggap terkait dengan Pilpres 2024. Bantuan tersebut akan diberikan pada bulan Februari, yang bertepatan dengan pencoblosan Pemilu.
