Jakarta – Pemerintah Filipina siap menghadapi ancaman mantan Presiden Rodrigo Duterte yang ingin memerdekakan pulau di wilayah selatan. Duterte menyerukan kemerdekaan Mindanao dari Filipina setelah aliansinya dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. hancur karena perbedaan pendapat mengenai amendemen konstitusi. Pemerintah Filipina menyatakan kesiapannya untuk menggunakan otoritas dan kekuatan dalam melawan upaya memecah belah negara.
Penasihat keamanan nasional Eduardo Ano menegaskan bahwa pemerintah akan menanggapi setiap upaya pemisahan diri dengan tegas. Ano juga mengingatkan bahwa seruan untuk memisahkan Mindanao dapat mengganggu hasil perjanjian damai yang telah dicapai dengan kelompok separatis. Kekerasan dan konflik di Mindanao telah menyebabkan banyak desa terjebak dalam kemiskinan.
Namun, ada juga pihak yang tetap berkomitmen pada perdamaian. Ketua Menteri Bangsamoro Ahod Ebrahim dan penasihat proses perdamaian pemerintah Carlito Galvez Jr. meminta masyarakat untuk menjauh dari seruan yang dapat mengganggu stabilitas negara. Panglima angkatan bersenjata Filipina Romeo Brawner juga mengingatkan tentaranya untuk tetap setia pada konstitusi dan rantai komando.
Gempa dengan magnitudo 5,2 juga mengguncang Filipina pada hari Jumat, namun tidak ada laporan kerusakan yang signifikan. Pemerintah Filipina tetap berfokus pada upaya mempertahankan stabilitas negara dan mencapai perdamaian di Mindanao.
