Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memperingatkan tentang pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Dalam pidatonya pada Rakornas Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah, Tito menekankan perlunya mengembangkan budaya antikorupsi sejak dini. Menurutnya, gerakan ini akan berpengaruh besar dan bahkan bisa mengurangi kasus korupsi tanpa perlu tindakan hukum yang keras.
Tito juga menekankan peran lembaga pendidikan dalam membentuk karakter antikorupsi pada anak-anak. Ia menyarankan agar pemahaman tentang dampak negatif korupsi ditanamkan sejak dini pada anak didik. “Kita harus mengajarkan bahwa korupsi adalah hal yang buruk dan negatif, sesuatu yang harus dihindari,” tambahnya.
Sebagai pembina umum pemerintah daerah, Tito siap mendukung program KPK dalam mengedukasi anak-anak dan remaja tentang antikorupsi. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan berperan aktif dalam mendukung program tersebut, mengingat pendidikan anak usia dini hingga remaja merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.
Acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat tinggi Kemendagri, kepala sekolah di DKI Jakarta, dan kepala daerah dari seluruh Indonesia secara daring. Selain itu, juga diserahkan dokumen strategi nasional pendidikan anti korupsi dan buku panduan implementasi PAK dini, dasar, dan menengah. Semua ini merupakan upaya bersama untuk mendukung gerakan antikorupsi di Indonesia.
