“Jakarta – Kementerian PANRB telah mengumumkan hasil evaluasi reformasi birokrasi (RB) tahun 2023 yang menarik perhatian publik. Dari 624 instansi pemerintah yang dievaluasi, sebanyak lebih dari 382 pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperoleh predikat minimal baik, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar RB berdampak dan bukan hanya tumpukan kertas belaka. Birokrasi yang dulunya berbasis aturan, kini harus berbasis kinerja, kolaboratif, dan melayani masyarakat.
Dalam evaluasi tersebut, ada empat fokus tema utama yang menjadi perhatian utama, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, serta prioritas Presiden yaitu pengendalian inflasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Dari hasil evaluasi, terdapat 26 kementerian/lembaga, 5 pemerintah provinsi, dan 35 pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh predikat A.
Namun, masih terdapat beberapa instansi pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto saat mengumumkan hasil evaluasi secara daring. Meskipun demikian, pada tema penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi, sudah terlihat adanya kontribusi positif dari instansi pemerintah yang telah melaksanakan rencana aksi RB tematik.
Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah berupaya melakukan perubahan Road Map RB 2020-2024 sebagai pedoman pelaksanaan RB General dan RB Tematik. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan akan terus terjadi perbaikan dan kemajuan dalam reformasi birokrasi di Indonesia.”
