RUU Desa Gagal Menampung Dana Desa, Namun..

Diposting pada

Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR telah mencapai kesepakatan dengan Menteri Dalam Negeri dalam pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa. Kesepakatan ini menandakan adanya perubahan signifikan dari rapat pleno penyusunan RUU Desa yang digelar pada Juli 2023 lalu.

Pembahasan tingkat I ini merupakan hasil kesepakatan dari pertemuan antara menteri yang ditunjuk presiden dan alat kelengkapan dewan seperti komisi, badan, atau panitia khusus (pansus). Dengan adanya kesepakatan ini, RUU tinggal menunggu pengesahan di pembahasan tingkat II, yaitu rapat paripurna.

“Pengesahan tinggal menunggu jadwal dari bamus (Badan Musyawarah DPR). Kemarin baru disepakati di tingkat I,” kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi saat diwawancarai oleh CNBC Indonesia pada Rabu (7/2/2024).

Salah satu poin yang disepakati dalam pembahasan tingkat I adalah penghapusan ketentuan Pasal 72 yang mengatur tambahan alokasi anggaran dana desa sebesar 20% dari dana transfer daerah. Dalam RUU yang baru, besaran alokasi dana desa masih sama dengan yang tercantum dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yaitu 10%.

Dalam ketentuan terbaru, Pasal 72 ayat 4 tetap mengatur alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun, terdapat sedikit perubahan pada kalimat tersebut. Dalam UU Desa sebelumnya, Pasal 72 ayat 4 berbunyi, “Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.”

Di sisi lain, ada penambahan ketentuan baru dalam Pasal 72. Pasal ini mengatur bahwa alokasi anggaran dari APBN untuk desa bersumber dari Belanja Pusat berupa dana desa dari dana transfer daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program yang berbasis desa dengan adil, sejalan dengan kemampuan keuangan negara. Sementara dalam UU yang lama tidak ada ketentuan mengenai peningkatan alokasi anggaran.

Tak hanya itu, dalam Pasal 74 juga terdapat tambahan ketentuan mengenai pemberian insentif bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Insentif ini akan diberikan sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan masuk dalam prioritas kebutuhan pembangunan. Pada UU sebelumnya, insentif hanya disebutkan dalam bagian penjelasan saja.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *