Parlemen Amerika Serikat (AS) memanas, terjadi perbedaan pendapat mengenai RUU bantuan senilai US$ 17,6 miliar untuk Israel. Pada Selasa (6/2/2024), para anggota parlemen AS melakukan pemungutan suara untuk menolak RUU tersebut.
RUU tersebut muncul ketika Gedung Putih memberikan bantuan kepada Ukraina senilai US$ 60 miliar dan Israel US$ 20 miliar, serta menyediakan dana baru untuk keamanan perbatasan AS. Hal ini dianggap sebagai upaya yang jelas dan sinis untuk melemahkan paket bantuan yang lebih besar.
Para pemimpin Partai Demokrat di DPR menyebut RUU tersebut sebagai “upaya yang sangat jelas dan sinis” untuk melemahkan paket yang lebih besar. Namun, Partai Republik di DPR tidak memberikan pemberitahuan atau konsultasi mengenai undang-undang tersebut.
Partai Republik di DPR awalnya menjadwalkan pemungutan suara setelah Senat yang dipimpin oleh Partai Demokrat merilis rancangan undang-undang bipartisan yang menggabungkan miliaran dolar untuk Israel dan Ukraina. Namun, mantan presiden Donald Trump menekan Partai Republik agar tidak memberikan kemenangan legislatif kepada Presiden Joe Biden menjelang pemilu November mendatang.
Sebanyak 167 anggota Partai Demokrat memilih menolak RUU tersebut setelah Biden mengancam akan menggunakan hak vetonya. RUU tersebut tampaknya bertujuan untuk melemahkan paket bantuan yang lebih besar yang disepakati setelah berbulan-bulan negosiasi dengan kelompok senator bipartisan.
RUU yang berdiri sendiri ini juga ditentang oleh 13 anggota Partai Republik karena tidak memuat penyeimbangan anggaran yang telah didorong oleh kaum konservatif dalam setiap usulan pengeluaran baru.
Salah satu tindakan pertama Presiden Joe Biden adalah mengajukan rancangan undang-undang ke DPR yang akan memberikan bantuan senilai US$ 14,3 miliar kepada Israel. Namun, hal ini termasuk pemotongan besar-besaran pada Internal Revenue Service, yang ditentang oleh Biden.
