JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa demokrasi yang diatur sedemikian rupa dapat menyebabkan risiko yang berbahaya. Ia memperingatkan agar kejadian yang pernah terjadi pada Pemilu 1997 tidak diulangi pada Pemilu 2024 yang akan datang.
“Jika kita mengingat kembali pada tahun 97, ketika terjadi manipulasi terhadap hasil pemilu yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, terutama dari awal hingga akhir, maka hal ini dapat menimbulkan risiko yang sangat berbahaya,” ujar Hasto saat dihubungi oleh wartawan pada hari Rabu (14/2/2024).
Hasto menambahkan bahwa pihaknya akan membentuk sebuah tim investigasi yang akan melibatkan masyarakat yang memiliki niat baik untuk menjaga konstitusi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa demokrasi tetap terjaga dengan baik.
“Tim khusus ini akan bertugas untuk mengawasi dan merekrut semua pihak yang terpanggil untuk menjaga konstitusi kita dan menjaga demokrasi dari rakyat,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa suara rakyat tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun. Bahkan, menurutnya, melakukan manipulasi terhadap suara rakyat akan berakibat buruk pada politik yang dijalankan.
“Kami meyakini bahwa siapa pun yang mencoba memanipulasi suara rakyat akan mendapat akibat buruk karena suara rakyat adalah suara Tuhan,” tegasnya.
Sebelumnya, PDIP telah mengusulkan kepada Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk membentuk tim khusus investigasi terkait proses hitung cepat atau quick count Pilpres 2024. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap isu yang beredar mengenai proses pemilu yang dapat dimanipulasi.
“Kami telah mengusulkan kepada TPN Ganjar-Mahfud untuk membentuk sebuah tim khusus,” ungkap Hasto Kristiyanto dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, pada hari Rabu (14/2/2024).
Hasto menambahkan bahwa tim ini nantinya dapat diisi oleh para ahli hukum dan ahli forensik untuk memeriksa semua proses yang terjadi selama proses Pilpres 2024 berlangsung.
