Pemimpin Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah rekonsiliasi bangsa pasca-Pemilu 2024, bukan pada wacana penggunaan hak angket untuk pelanggaran pemilu. Menurut AHY, saat ini tidak ada urgensi untuk menggunakan hak angket, meskipun Partai Demokrat merupakan bagian dari pemerintahan.
“Saya lebih tertarik dengan masa pasca-Pemilu 2024, setelah kita melalui pertempuran politik yang meninggalkan orang-orang kecewa dan marah karena tidak mencapai targetnya. Saat yang tepat untuk mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dengan tulus,” ujar AHY pada Sabtu.
AHY juga mencermati hasil hitung sementara Pilpres 2024 yang menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran unggul jauh dari dua pasangan lainnya. Namun, dia tetap menghormati proses penghitungan yang masih berlangsung dan menghargai hak konstitusional partai lain untuk menggunakan hak angket.
“Meskipun kita menghormati proses penghitungan yang masih berlangsung, hasil sementara menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dengan margin yang besar. Namun, kita harus menunggu secara resmi dari KPU,” kata AHY.
Menurut AHY, fokus pada 8 bulan sisa masa kerja kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin lebih penting untuk transisi kepemimpinan nasional. Dia ingin Indonesia tidak terjebak dalam urusan yang tidak produktif bagi pembangunan bangsa.
Sebagai informasi, AHY baru saja dilantik sebagai Menteri ATR/BPN oleh Presiden Jokowi pada Rabu lalu. Hal ini menuai kritik dari kader Partai Demokrat yang menilai AHY hanya mencari jabatan.
