DPRD DKI Ungkap Penyebab Dicoretnya Penerima KJMU Dewan Perwakilan Rakyat

Diposting pada

KJMU DKI Jakarta Dicoret karena Penurunan Anggaran, Anggota DPRD DKI Jakarta Menerima Keluhan Masyarakat
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengungkapkan bahwa pencoretan penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak hanya karena singkronisasi data, tetapi juga karena penurunan anggaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menerima banyak keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini.

Ima menegaskan bahwa DPRD DKI Jakarta telah menolak penurunan anggaran untuk program bantuan pendidikan KJMU dalam penyusunan APBD 2024. Namun, Pemprov DKI tetap menurunkan anggaran tersebut. Hal ini menyebabkan diperkirakan belasan ribu mahasiswa akan kehilangan status sebagai penerima KJMU.

“Masalah utama adalah ketika anggaran dipotong. Dari total 19 ribu (penerima), jadi 7.900 yang dapat. Diturunkan kuotanya. Cuma, kita protes, tetap saja mereka bilangnya segitu. Akhirnya hari ini kejadian (keluhan mahasiswa),” ujar Ima.

Ima juga menyoroti soal pencabutan hak penerimaan KJMU berdasarkan data kepemilikan aset atau kendaraan yang dimiliki oleh keluarga mahasiswa. Ia menyatakan bahwa hal ini dapat menimbulkan masalah karena orang lain dapat mencatut data tersebut sebagai pemilik aset tersebut.

DPRD DKI Jakarta telah mengingatkan Pemprov DKI untuk tidak menggunakan data kepemilikan aset atau kendaraan dalam basis data penerima bantuan pendidikan. Namun, masukan ini tidak didengar oleh Pemprov DKI.

“Masih masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya. Padahal, yang saya usulkan itu yang terjadi di masyarakat. Kasihan orang-orang seperti itu, yang harusnya mereka mendapatkan hak, jadi tertunda bahkan hilang,” pungkas Ima.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan tentang pendataan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang menuai polemik. Ia menyatakan bahwa penentuan penerima KJMU sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Polemik KJMU dimulai setelah Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mencoret sejumlah penerima KJMU. Hal ini menimbulkan keluhan dari masyarakat dan warganet yang mengirimkan pesan melalui akun media sosial Heru dan Disdik DKI.

Heru menjelaskan bahwa penentuan penerima KJMU didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Data tersebut telah disesuaikan pada bulan November-Desember 2023.

“Yang penting Pemda DKI memberikan bantuan ini ke tepat sasaran. Sehingga data dasarnya ada di DTKS,” ujar Heru.

Selain itu, data penerima KJMU juga disesuaikan dengan informasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) DKI. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa KJMU hanya diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

“Apakah mereka memiliki kendaraan dan termasuk orang yang mampu untuk menerima bantuan ini? Padahal dana ini terbatas, kita harus memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang layak berdasarkan data,” jelasnya.

Menurut Heru, pemadanan data DTKS dengan Regsosek dilakukan untuk mengetahui pemeringkatan kesejahteraan (desil). Mahasiswa yang masuk dalam kategori desil 5 sampai 10, yang dianggap sebagai keluarga mampu, tidak akan menerima bantuan sosial biaya pendidikan ini.

“Data dasarnya adalah DTKS. Bisa desil satu, dua, tiga, empat,” lanjut Heru.

Selain itu, keputusan untuk mencoret KJP dan KJMU juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan Pemprov DKI yang digunakan untuk menyalurkan bantuan tersebut.

“Tentunya melihat kemampuan keuangan DKI,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *