Ibukota – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan upaya menangguhkan kesenjangan pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) global berubah jadi tantangan mendesak bagi seluruh negara.
“Enam tahun menuju garis finis TPB/SDGs, kita belum mendekati komitmen apa pun. Dengan kesenjangan pembiayaan TPB/SDGs global mencapai 4 triliun dolar Amerika Serikat (AS) per tahun, lalu pembiayaan iklim dan juga komitmen Official Development Assistance terus belum terpenuhi, maka menghentikan kesenjangan pembiayaan tentu berubah menjadi salah satu tantangan mendesak bagi kita semua,” kata beliau di keterang resmi di Jakarta, Rabu.
Pada pembukaan General Debate, Indonesia memaparkan banyak solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan penyelenggaraan berkelanjutan.
Solusi yang dimaksud ke antaranya adalah meningkatkan implementasi mekanisme kemudian instrumen pembiayaan pada seluruh tingkatan.
Kedua, mereformasi arsitektur finansial internasional untuk mencapai tujuan perkembangan global dengan kolaborasi erat antara pembuat kebijakan PBB kemudian institusi keuangan internasional, khususnya terkait peningkatan kapasitas pemberian pinjaman serta pembiayaan yang dimaksud bersifat concessional. Selain itu juga peningkatan representasi negara berkembang, salah satunya kemajuan reformasi pajak internasional, penanganan krisis utang, juga peningkatan sistem peringkat kredit.
“Ketiga, melampaui pendekatan business as usual kemudian mengadopsi pembaharuan pembiayaan untuk mencapai tujuan pengerjaan berkelanjutan secara tambahan cepat,” ungkapnya ketika hadir di rangkaian pertarungan Economic and Social Council Financing for Development Forum 2024 (FfD Forum) ke Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, AS pada 22-25 April 2024.
Negara Indonesia turut menunjukkan beberapa orang praktik baik sistem pembiayaan inovatif yang dimaksud bermetamorfosis menjadi kunci pada isu ini kesenjangan pembiayaan, pada antaranya penerbitan Surat Obligasi Biru eksekutif yang ditawarkan untuk umum untuk pertama kalinya di dalam bumi (Obligasi TPB/SDGs pertama dalam Asia) dan juga Sukuk Hijau.
Kepala Bappenas mengungkapkan bahwa Global Blended Finance Alliance (GBFA) merupakan aliansi untuk mengupayakan solusi mengatasi isu keterbatasan pembiayaan penyelenggaraan berkelanjutan melalui pembiayaan campuran.
“Kami mengundang negara-negara anggota untuk bergabung dengan GBFA. Hanya dengan memupuk kolaborasi, kita dapat mengatasi tantangan bersama. Nusantara siap untuk berkontribusi pada upaya percepatan SDGs,” ungkapnya.
Sebagai informasi, FfD Diskusi ini bertujuan meninjau implementasi komitmen Addis Ababa Action Agenda, pembiayaan TPB/SDGs, dan juga Paris Agreement yang digunakan disepakati di 2015 untuk mencapai ekonomi yang tersebut lebih tinggi makmur lalu berkelanjutan.
