Saat ini progres revisi PP yang disebutkan sedang pada Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) juga sedang pada tahap Konsultasi Publik
Menteri Agraria kemudian Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengutarakan revisi Peraturan otoritas (PP) Nomor 18 Tahun 2021 terkait penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon (carbon trading) pada waktu ini di tahap konsultasi publik.
“Saat ini progres revisi PP yang disebutkan sedang pada Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) dan juga sedang pada tahap Konsultasi Publik,” kata AHY pada waktu memberikan sambutan di acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat Provinsi Jawa Timur ke Banyuwangi, Selasa.
Menteri ATR menyebutkan bahwa pada waktu ini rute revisi peraturan yang disebutkan sedang berproses, dimana terdapat 10 poin inovasi pada di revisi Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan juga Pendaftaran Tanah untuk memfasilitasi pemberian Hak Atas Tanah (HAT).
Salah satunya, lanjut Menteri ATR, untuk mengakomodir pengaturan terkait penerbitan hak bagi lahan dengan peruntukan jasa lingkungan.
“Diharapkan pada akhir bulan Mei 2024, telah dapat direalisasikan penetapan oleh Bapak Presiden serta diundangkan,” ujar Menteri ATR.
Revisi peraturan yang dimaksud menurut Menteri ATR, penting untuk membantu penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon (carbon trading).
Revisi PP yang disebutkan juga diharapkan dapat menyokong pengembangan lingkungan ekonomi carbon trading di Indonesia, yang dimaksud pada akhirnya dapat berkontribusi pada upaya penanggulangan pembaharuan iklim sekaligus menghadirkan iklim penanaman modal yang tersebut penuh kepastian hukum.
Menteri ATR mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penyerahan 10.323 sertifikat tanah elektronik hasil redistribusi tanah secara simbolis ke Kota Banyuwangi, Jawa Timur.
“Hari ini sertifikat tanah yang mana diserahkan terhadap warga Banyuwangi sejumlah 10.323 sertifikat terhadap 8.633 kepala keluarga (KK) yang digunakan berasal dari 17 desa se-Kabupaten Banyuwangi,” kata AHY.
AHY berharap adanya sertifikat tanah yang dimaksud diserahkan dalam Banyuwangi dapat meningkatkan perekonomian penduduk setempat.
Selain itu, dengan adanya sertifikat tanah maka warga mempunyai kepastian hukum terhadap tanahnya sehingga tiada bisa jadi diserobot oleh pihak yang tak bertanggung jawab.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo memiliki target tiga hal yang dimaksud harus diselesaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY setelahnya dilantik sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Saya tadi ungkapkan tiga hal ke Pak Menteri BPN. Yang pertama, yang tersebut berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih tinggi masif,” kata Presiden Jokowi usai acara pelantikan pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).
Presiden Jokowi berpesan agar AHY dapat menggalakkan penerbitan sertifikat elektronik lebih tinggi masif. Adapun eksekutif meluncurkan penerbitan sertifikat tanah elektronik atau Sertipikat-el pada Desember 2023 agar memudahkan penduduk untuk mencetak dokumen sertifikat tanah miliknya.
Kemudian, Presiden Jokowi juga memberi target agar AHY untuk menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha untuk mekanisme perdagangan karbon.
“Yang kedua untuk HGU ‘carbon trading’, yang tersebut berkaitan dengan PP itu segera selesaikan sebab sejumlah yang dimaksud ingin masuk,” kata Presiden.
Ketiga, Presiden Jokowi juga memiliki target 120 jt bidang tanah untuk terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
