Terkait implementasi sertifikat tanah elektronik secara masif, kami terus galakkan setiap hari. Hingga pada waktu ini, telah dilakukan terbit 38.194 sertifikat tanah elektronik
Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan data telah terjadi menerbitkan sebanyak-banyaknya 38.194 sertifikat tanah elektronik hingga April 2024.
“Terkait implementasi sertifikat tanah elektronik secara masif, kami terus galakkan setiap hari. Hingga pada waktu ini, telah terjadi terbit 38.194 sertifikat tanah elektronik,” kata Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (30/4).
Menteri ATR juga menyebutkan bahwa pihaknya telah dilakukan menerbitkan banyaknya 39.648 buku tanah elektronik.
AHY mengaku bahwa upaya memasifkan penerbitan sertifikat tanah elektronik merupakan salah satu tugas yang mana diberikan Presiden Joko Widodo, sewaktu dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada 21 Februari 2024.
“Capaian yang disebutkan akan terus kami akselerasi, yang ditunjang juga oleh Kabupaten/Kota Lengkap untuk mengimplementasikan penerbitan dokumen elektronik. Tahun 2024 ini, kami memiliki target 104 Kabupaten/Kota Lengkap,” ujar Menteri ATR.
Menteri ATR juga menuturkan bahwa meskipun sertifikat tanah elektronik cuma satu lembar tetapi alas hak yang dimaksud benar-benar dokumen negara yang sah kemudian berkekuatan hukum, bahkan lebih besar aman dikarenakan telah terdaftar secara digital.
Selain memasifkan penerbitan sertifikat tanah elektronik, pihaknya juga mendapatkan tugas dari Kepala Negara untuk memasifkan pula penerbitan sertifikat tanah melalui Inisiatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Saat ini, Inisiatif PTSL sudah pernah mencapai 91,3 jt bidang tanah yang dimaksud sudah disertifikatkan dari 120 jt bidang tanah yang mana ditargetkan ke seluruh Indonesia.
AHY mengaku bahwa Kementerian ATR/BPN juga akan terus menjadi bagian dari upaya besar pemerintah di menghadirkan keadilan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan Reforma Agraria, khususnya melalui acara redistribusi tanah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengutarakan secara simbolis berjumlah 10.323 sertifikat tanah elektronik redistribusi untuk para pemegang hak lahan ke Wilayah Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
“Ini adalah redistribusi tanah yang digunakan paling besar di dalam seluruh Indonesia, pada Banyuwangi ini,” kata Presiden Jokowi di pidato sambutannya.
Kepala Negara mengemukakan lahan yang sudah bersertifikat kepemilikan itu ada yang dimaksud terdiri dari eks lahan hutan hingga lahan hak guna bidang usaha (HGU) yang tersebut sejak 1938 belum pernah terurus pengajuan sertifikatnya.
“Kalau seseorang punya lahan, tapi nggak punya sertifikat, kalau terjadi sengketa, kalah, panjenengan (Anda, Red) pasti kalah, nggak pegang sertifikat, mau apa?” katanya.
Dikatakan Presiden, sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti kepemilikan seseorang berhadapan dengan suatu lahan. Dokumen ini juga berubah menjadi dasar untuk bervariasi proses tanah, seperti jual beli, sewa, atau gadai.
“Ini penting, sebab yang dimaksud muncul 10 tahun saya bermetamorfosis menjadi presiden, kalau ke daerah, masuk ke desa, masuk ke kampung, isinya cuma sengketa tanah, urusan sengketa tanah, urusan konflik tanah. Karena apa? Panjenengan mboten (Anda tidak) pegang yang dimaksud namanya sertifikat,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden memperkenalkan perbedaan fisik sertifikat elektronik yang digunakan belaka selembar kertas, tidaklah setebal sertifikat tanah konvensional.
Dalam lembar sertifikat tanah elektronik, kata Jokowi, ditulis pernyataan bidang tanah, pemegang hak, serta alamat pemegang hak.
Dalam penyerahan sertifikat tanah dalam Banyuwangi, Presiden Jokowi juga didampingi Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kemudian Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Pj Pemuka Jawa Timur Adhy Karyono, juga Pimpinan Daerah Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Artikel ini disadur dari Kementerian ATR/BPN terbitkan 38.194 sertifikat tanah elektronik
